Paradigma Abdi Negara

Negara bisa terbentuk bila ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan. Orang-orang yang ditunjuk dalam pemerintahan bertugas untuk menyelenggarakan negara dan bertanggungjawab terhadap kebutuhan rakyatnya demi terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Begitulah idealnya. Maka dalam hal ini, tugas pemerintah yang diisi oleh pegawai negeri sipil (PNS) sangatlah besar. Di masing-masing lembaga pemerintahan yang dibuat, mereka mempunyai beban dan tanggung jawab yang besar nan mulia. Nasib rakyat ada dalam kebijakan yang mereka buat dan aktifitas yang mereka lakukan. Ibaratnya, negara ini mau dibuat apa tergantung dari orang-orang yang memegang pemerintahan.

Ketika lowongan CPNS dibuka, maka dalam satu formasi bisa ribuan orang yang mengikuti seleksi. Ketika pemilihan calon anggota legislatif, maka para calon berlomba-lomba kampanye dengan segala sumberdaya yang mereka miliki. Sebegitu dahsyatnya animo masyarakat akan posisi di pemerintahan. Diantara orang-orang yang mendaftarkan dirinya, berapa banyak orang yang ingin benar-benar menjadi abdi negara? Berapa banyak orang yang mempunyai motivasi ingin menyelesaikan persoalan negara?

Apa yang sebagian rakyat alami dalam menghadapi kantor pemerintahan seringkali mereka malah dijadikan objek pungutan. Sejak lahir rakyat sudah dipermainkan dengan pembuatan akta kelahiran. Harus membayar biaya ini itu yang tidak ada ketentuannya. Orang miskin yang mau membuat surat keterangan tidak mampu pun masih tega dipungut biaya. Bahkan sampai meninggal pun masih juga dipermainkan dalam pembuatan surat kematian. Lalu di mana letak pengabdian dan pelayanannya terhadap rakyat yang menjadi tanggung jawabnya? Mereka yang sudah digaji untuk melayani kebutuhan masyarakat malah menjadikan peluang untuk menambah kantong pribadi. Itu hanyalah sebagian kecil saja, baru recehan, belum yang koruptor-koruptor kelas kakap.

Ada kesalahan pemahaman paradigma dan mentalitas kita dalam bekerja di pemerintahan. Paradigma yang berkembang saat ini adalah orang berlomba-lomba menjadi PNS agar dapat penghasilan tetap, dapat pensiun, dan hidup terjamin serta mempunyai prestis di masyarakat.

Coba bayangkan bila orang yang masuk menjadi PNS mempunyai jiwa dan semangat membangun negeri secara aktif, inisiatif, dan progresif, betapa hebatnya negeri ini. Seorang Presiden mempunyai jaringan ke propinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat ketua RT dan RW. Bila seorang ketua RT dan RW berpikir bahwa masyarakat yang berada di wilayahnya adalah tanggungjawabnya, memikirkan kira-kira apa yang kurang di masyarakatnya baik infrastruktur maupun kesulitan warganya, kemudian ia berusaha untuk membantu dengan program yang dibuat maupun dengan mengajukan ke kelurahan. Kelurahan juga berpikir demikian, Kecamatan, Kota, Kabupaten, Propinsi, Kementerian, sampai Presiden juga berpikir demikian, maka insya Allah persoalan-persoalan di negeri ini bisa sedikit demi sedikit terselesaikan.

Semua itu dapat terwujud dengan dukungan semua elemen masyarakat. Sikap negarawan bukan hanya milik pejabat, membangun negeri bukan hanya tugas pemerintah, kita semua bisa berkontribusi sesuai keahlian yang kita miliki. Kita juga harus berani menegur terhadap para aparat dan pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan. Jangan pernah berputus asa terhadap bangsa Indonesia. 

Baca juga: